SBP: Politisi Dilarang Miliki Media Massa
JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam rangka memperingati Hari Pers pada 9 Februari, aktivis senior, Sri Bintang Pamungkas, berharap dunia pers bisa bebas dari kepentingan politik dan penguasa. Sebab itu, dalam pandangan Sri Bintang, politisi tidak boleh menjadi pemilik media massa.
"Terlarang bagi politisi memiliki media massa. Media massa harus netral dan merdeka," kata SBP, sapaan Sri Bintang Pamungkas, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/2/2012).
SBP menilai, pers saat ini masih didominasi kepentingan politik dan penguasa. Akibatnya, kepentingan pemilik modal yang sekaligus politisi lebih diakomodasi. Sementara, aspirasi rakyat banyak tidak dapat tersalurkan sepenuhnya. Pers seharusnya netral dan merdeka, kata SBP.
"Merdeka itu tidak bergantung pada siapa pun, baik kepada politisi, penguasa maupun pemodal. Karena itu, politisi dan penguasa dilarang memiliki/punya saham di dunia pers. Sedangkan pemodal tidak boleh memengaruhi intern pers," kata SBP.
Sementara itu, netral diartikan salah seorang lawan politik Soeharto ini sebagai tidak berpihak kepada pihak manapun. "Terpengaruh soal moralitas/akhlak, saya berpikir tentang perlunya pers berpihak pada kebenaran dan keadilan. Karena itu bagi saya pihak yang lemah harus dipihaki agar merek sederajat, dan dengan begitu punya kemampuan sejajar," urai SBP.
Ia menilai, ada kekurangan besar dalam perundang-undangan RI yang belum membatasi secara jelas kepemilikan media massa oleh kalangan politisi. Demikian pula, pemilik media dilarang berkiprah secara langsung dalam politik maupun dalam bentuk dukungan aktif terhadap partai politik tertentu.
"Di negara-negara liberal sekalipun ada batasan yang jelas tentang itu," kata SBP. Dalam pandangannya, imbas dari konflik kepentingan tersebut akan berujung pada terbatasnya perhatian media massa pada pergesekan di kelas elite politik pemerintahan dibandingkan keprihatinan untuk menyuarakan kebutuhan rakyat.
Kelemahan Politik Liberal - News
JAKARTA, — Dalam rangka memperingati Hari Pers pada 9 Februari, aktivis senior, Sri Bintang Pamungkas, berharap dunia pers bisa bebas dari kepentingan politik dan penguasa. Sebab itu, dalam pandangan Sri Bintang, politisi tidak boleh
Hal ini diungkapkan oleh analis politik dari Universitas Sumatera Utara, Dadang Darmawan. Dirinya menambahkan bahwa hal ini terjadi karena politik liberal yang menjadikan politik sebagai praktik jual-beli. Termasuk jual-beli suara yang akan terjadi
"Target itu kami dulu, lolos sebagai partai politik peserta Pemilu 2014, belum ke arah mencalonkan diri sebagai salah satu calon presiden atau wakil presiden," katanya menjawab pers di sela-sela Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) VII dan HUT PKP
Ia menilai, ada kekurangan besar dalam perundang-undangan RI yang belum membatasi secara jelas kepemilikan media massa oleh kalangan politisi. Demikian pula, pemilik media dilarang berkiprah secara langsung dalam politik maupun dalam bentuk dukungan
Kelemahan masih ada pada bangsa sendiri, kenapa mencari kasih ...
Awang Selamat juga menzahirkan kebimbangannya jika sikap sambil lewa orang Melayu ini berterusan, ia akan melemahkan kekuatan orang Melayu dalam mempertahankan Perlembagaan Negara yang mempertahankan kedudukan orang Melayu didalam negara ini. Awang Selamat juga mengingatkan orang Melayu supaya tidak menjadi kaum yang bergegar-gegar dalam majlis-majlis politik tetapi tidak melakukan apa yang sepatutnya mereka lakukan terhadap negara. Akhirnya kata Awang Selamat, orang Melayu akan hanya menang sorak tetapi kampung tergadai.
Komen Awang Selamat ini memang betul, tetapi apa yang Awang Selamat tidak bertanya ialah, kenapa orang Melayu menjadi begini sikapnya? Kenapa orang Melayu tidak prihatin terhadap tanggungjawabnya untuk mengundi dan menentukan halatuju perjuangan bangsa Melayu dalam negara ini. Awang Selamat tidak bertanya siapa dan pihak mana yang bertanggungjawab menjadikan ramai dikalangan orang Melayu tidak mengambil tahu bagaimana pentingnya mendaftar diri sebagai pemilih?
Selain dari tidak mendaftar sebagai pemilih, ramai di kalangan anak muda menyertai serta menyokong parti-parti pembangkang yang selama ini dimomokan oleh Umno sekian lama. Anak-anak muda tidak lagi mahu pemikiran mereka dikuasai oleh pimpinan yang tidak bertanggungjawab terhadap nasib masa depan mereka.
Yang telah keluar dari universiti, misalnya terus terbeban dengan hutang PTPTN yang banyak dan tidak berkesempatan untuk membantu ibu bapa yang dalam kesusahan seperti yang mampu dilakukan oleh graduan-graduan zaman dan masa dahulu. Mereka tahu segala slogan yang cantik yang kononnya memberikan kelegaan kepada rakyat untuk mencari peluang untuk hidup dalam kesenangan tidak kesampaian.
Awang Selamat tidak sedar yang rakyat, terutamanya yang muda-muda ini, tahu yang rakyat dalam negara maju telah memberikan pelajaran kepada rakyatnya secara percuma, terutamanya dalam negara-negara Scandinavia. Di kesebelasan negara tersebut pelajaran adalah percuma sehingga peringkat yang tertinggi. Tetapi kerajaan dan pimpinan kita memilih untuk mengambil contoh negara-negara yang pelajaran dan pendidikan masih dibayar dengan harga yang tinggi.